LOKERSEMARANG.CO.ID – Publik baru-baru ini dikejutkan oleh rencana pengadaan mobil dinas gubernur kaltim yang nilainya mencapai angka fantastis, yakni Rp8,5 miliar.
Angka ini menjadi sorotan tajam di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil dan tuntutan masyarakat akan efisiensi anggaran negara. Kebijakan ini memicu perdebatan mengenai batas kewajaran fasilitas pejabat dibandingkan dengan realitas kebutuhan dasar masyarakat di daerah.
Sorotan utama tertuju pada Gubernur Kalimantan Timur terpilih, Rudi Mas’ud, yang akan menduduki jabatan untuk periode 2025 hingga 2030.
Rencana pembelian kendaraan mewah ini dianggap sangat kontras dengan narasi efisiensi yang sering didengungkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Banyak pihak mempertanyakan mengapa pimpinan daerah lebih memprioritaskan kemewahan fisik dibandingkan penguatan sektor pelayanan publik.
Spekulasi Range Rover Autobiography dan Alasan Marwah
Melihat dari pagu anggaran yang disediakan, kuat dugaan bahwa jenis kendaraan yang akan dipinang adalah Range Rover Autobiography. Kendaraan jenis ini memang dikenal sebagai simbol kemewahan dan kenyamanan tingkat tinggi dalam dunia otomotif global.
Namun, penggunaan dana APBD untuk kendaraan sekelas ini memicu reaksi skeptis dari masyarakat yang sehari-hari harus berhadapan dengan infrastruktur jalan yang masih memprihatinkan.
Pihak pemda mengeluarkan argumen bahwa pengadaan ini diperlukan untuk menjaga marwah atau kehormatan daerah Kalimantan Timur sebagai etalase nasional. Selain itu, kondisi jalanan di Kalimantan Timur yang sering kali berbatu dan berlumpur diklaim menjadi alasan teknis mengapa diperlukan kendaraan dengan spesifikasi tangguh.
Namun, argumen ini justru terasa paradoks karena jika jalannya rusak, seharusnya perbaikan jalanlah yang menjadi prioritas utama, bukan membeli mobil yang lebih mahal untuk melewatinya.
Analisis Anggaran: Apa yang Bisa Didapat dengan 8,5 Miliar?
Jika kita membedah lebih dalam, dana sebesar Rp8,5 miliar yang dialokasikan untuk satu unit mobil dinas gubernur kaltim sebenarnya bisa memberikan dampak masif jika dialihkan ke sektor lain. Di Kalimantan Timur, masih banyak ruang kelas yang mengalami kerusakan berat dan membutuhkan renovasi segera agar layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Dengan dana tersebut, pemerintah daerah bisa memperbaiki setidaknya 300 unit ruang kelas yang rusak di berbagai kabupaten.
Selain sektor pendidikan, masalah kesehatan di wilayah terpencil Kaltim masih menjadi tantangan besar bagi penduduk lokal. Anggaran satu mobil mewah ini setara dengan pembangunan puluhan klinik desa atau bahkan satu puskesmas tipe D yang representatif dengan fasilitas medis dasar yang lengkap. Begitu pula dengan akses air bersih; dana tersebut sanggup membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) yang bisa melayani ribuan keluarga di wilayah yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih.
Celah Aturan dalam Pengadaan Kendaraan Dinas
Banyak masyarakat bertanya-tanya, bagaimana anggaran sebesar itu bisa lolos dalam skema pengadaan resmi pemerintah? Ternyata, regulasi yang mengatur pengadaan kendaraan dinas bagi kepala daerah sering kali hanya membatasi kapasitas mesin (CC), bukan membatasi harga beli secara spesifik.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, gubernur memang diperbolehkan memiliki unit kendaraan operasional dengan batasan hingga 3.000 cc untuk tipe sedan atau 4.200 cc untuk tipe Jeep.
Fleksibilitas aturan inilah yang sering kali dijadikan celah oleh pemerintah daerah untuk memilih kendaraan paling mewah selama spesifikasi mesinnya masih masuk dalam kriteria. Hal ini berbeda dengan standar biaya masukan bagi pejabat pemerintah pusat di daerah yang diatur lebih ketat oleh Peraturan Menteri Keuangan. Ketimpangan standar ini menyebabkan adanya perbedaan gaya hidup yang mencolok antara pejabat pusat dan pejabat daerah di wilayah yang sama.
Etika Kepemimpinan dan Transparansi Anggaran
Isu mengenai mobil dinas gubernur kaltim ini juga bersinggungan dengan etika kepemimpinan di mata publik. Sebagai seorang pengusaha sukses sebelum terjun ke politik, Rudi Mas’ud sebenarnya memiliki kapasitas finansial pribadi untuk memiliki kendaraan mewah. Penggunaan dana publik untuk fasilitas yang bersifat prestise pribadi di saat masyarakat tengah berjuang menghadapi inflasi dan sulitnya lapangan kerja tentu mencederai rasa keadilan sosial.
Kepemimpinan yang kuat seharusnya tidak dinilai dari kemewahan kendaraan dinas yang digunakan, melainkan dari seberapa besar dampak nyata kebijakan bagi rakyatnya. Banyak pemimpin daerah lain yang memilih tetap menggunakan kendaraan dinas lama atau tipe kendaraan yang lebih sederhana demi menunjukkan empati terhadap kondisi warganya.
Marwah seorang pemimpin justru akan lebih terjaga ketika ia mampu turun langsung ke lapangan dan merasakan apa yang dirasakan rakyatnya tanpa sekat kemewahan yang berlebihan.
Masa Depan Pengelolaan APBD Kalimantan Timur
Polemik ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah Kalimantan Timur untuk meninjau kembali arah kebijakan anggaran mereka. Pengelolaan APBD yang efektif dan efisien haruslah berorientasi pada hasil yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat bawah. Alokasi dana untuk fasilitas pejabat yang bersifat konsumtif harus dipangkas dan dialihkan ke program-program produktif yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang.
Ke depannya, pengawasan dari masyarakat dan lembaga legislatif daerah menjadi kunci penting agar anggaran publik tidak habis hanya untuk pernak-pernik kekuasaan. Kalimantan Timur memiliki potensi ekonomi yang luar biasa besar, terutama dengan statusnya sebagai penyangga ibu kota negara yang baru. Sudah saatnya kemakmuran tersebut dirasakan secara merata oleh seluruh warga, bukan hanya tercermin pada satu unit mobil mewah di garasi gubernuran.