LOKERSEMARANG.CO.ID – Langkah berani diambil oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Gaza.
Indonesia secara resmi menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan hingga 8.000 prajurit TNI sebagai bagian dari pasukan internasional. Keputusan ini bukan sekadar pernyataan solidaritas politik, melainkan komitmen nyata dalam struktur keamanan global yang baru saja terbentuk.
Pengumuman ini disampaikan di tengah dinamika diplomasi tingkat tinggi yang melibatkan negara-negara besar dan otoritas internasional. Langkah ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis di panggung dunia, tidak hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai pemain kunci dalam arsitektur perdamaian Timur Tengah.
Keikutsertaan TNI dalam jumlah yang signifikan tersebut menjadi bukti konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dan stabilitas di tanah Palestina.
Pengakuan Internasional dan Diplomasi Prabowo di Washington DC
Sorotan dunia tertuju pada pertemuan Board of Peace di Washington DC, di mana Presiden Prabowo Subianto mendapatkan apresiasi luar biasa dari para pemimpin dunia. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka memuji Prabowo sebagai sosok pemimpin yang kuat dan tangguh di hadapan forum resmi internasional.
Pujian ini dianggap sebagai sinyal pengakuan atas peran sentral Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang memiliki wibawa di mata dunia.
Diplomasi ini melahirkan kesepakatan mengenai pembentukan International Stabilization Force (ISF) yang bertujuan untuk mengamankan Gaza pasca-konflik. Dalam struktur tersebut, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pengirim pasukan, tetapi juga dipercaya menduduki posisi sebagai wakil komandan misi. Jabatan strategis ini memberikan kewenangan bagi Indonesia untuk ikut merancang keputusan operasional dan strategi keamanan di lapangan secara langsung.
Struktur ISF: Tujuh Negara Pelopor Stabilitas Gaza
ISF atau Pasukan Stabilisasi Internasional telah mengumumkan gelombang pertama negara kontributor yang akan terjun ke Gaza. Selain Indonesia, terdapat Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania yang berkomitmen mengirimkan personel militer. Sementara itu, Mesir dan Yordania mengambil peran spesifik dalam melatih dan memperkuat kembali kepolisian Palestina agar mampu menjaga ketertiban domestik secara mandiri.
Panglima komando utama misi ini adalah Mayor Jenderal Jasper Jeffers, yang akan bekerja sama erat dengan wakil komandan dari Indonesia. Tugas utama pasukan ini bukanlah untuk terlibat dalam pertempuran ofensif, melainkan sebagai pasukan penengah yang memastikan zona aman tetap terjaga. Keberadaan militer dari berbagai negara ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan geopolitik yang diterima oleh semua pihak yang bertikai.
Mandat Non-Kombat dan Perlindungan Warga Sipil
Penting untuk digarisbawahi bahwa misi TNI di Gaza berada di bawah mandat non-kombat atau misi perdamaian stabilisasi. Pasukan Indonesia difokuskan pada pengamanan area-area sipil dan fasilitas vital seperti pusat kesehatan serta pusat distribusi bantuan kemanusiaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasokan logistik seperti makanan dan obat-obatan dapat mengalir tanpa hambatan melalui koridor strategis, termasuk koridor Rafah.
Penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan untuk perlindungan diri atau dalam keadaan mendesak demi menjaga mandat stabilisasi yang telah ditetapkan. Pasukan yang dikirimkan akan dibekali dengan perlengkapan standar penjaga perdamaian (peacekeeping), kendaraan taktis ringan, dan sistem komunikasi canggih. Fokus utamanya adalah membantu otoritas Palestina dalam proses transisi menuju tata kelola keamanan yang lebih permanen dan stabil.
Persiapan Satu Brigade TNI dan Tantangan Lapangan
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, menyatakan bahwa persiapan serius telah dilakukan untuk memberangkatkan personel yang diproyeksikan mencapai satu brigade. Prajurit TNI yang akan bertugas menjalani pelatihan intensif yang mencakup kemampuan taktis urban, dukungan kesehatan lapangan, hingga pemahaman mendalam mengenai hukum humaniter internasional.
Logistik dan kesiapan fisik personel menjadi perhatian utama mengingat medan di Gaza yang sangat kompleks.
Namun, langkah besar ini tetap memicu perdebatan di dalam negeri mengenai risiko keamanan bagi prajurit dan beban anggaran jangka panjang. Meskipun demikian, banyak pihak melihat posisi wakil komandan sebagai prestasi diplomasi yang meningkatkan prestise militer Indonesia di mata internasional. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana pasukan multinasional ini dapat diterima oleh masyarakat lokal Gaza dan tetap netral di tengah tekanan geopolitik yang sangat kuat.
Harapan Baru Melalui Resolusi PBB dan Dukungan Global
Pembentukan ISF didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada akhir tahun 2025 sebagai dasar hukum internasional. Dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia dalam hal pendanaan menunjukkan adanya konsensus global untuk segera menghentikan penderitaan rakyat Gaza.
Meskipun beberapa negara masih bersikap hati-hati, kehadiran ISF dipandang sebagai eksperimen keamanan baru yang lebih terstruktur dibanding misi-misi sebelumnya.
Target jangka panjang dari kehadiran pasukan internasional ini adalah mendorong rekonstruksi Gaza secara menyeluruh. Selain menjaga keamanan, misi ini bertujuan membangun kembali infrastruktur dasar dan sistem pemerintahan lokal yang kredibel. Keberhasilan misi ini akan sangat bergantung pada konsistensi para negara kontributor dan kemauan semua pihak untuk mengedepankan solusi damai di atas kepentingan militer masing-masing.