LOKERSEMARANG.CO.ID – Gelombang protes mahasiswa kembali memadati kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gabungan mahasiswa dari berbagai universitas ternama melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Jumat, 27 Februari 2026.
Massa yang terdiri dari mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), dan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) ini membawa lima tuntutan krusial. Namun, aksi tersebut berakhir dengan kekecewaan karena perwakilan massa gagal menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Tragedi Maluku dan Desakan Pencopotan Pimpinan Polri
Pemicu utama kemarahan mahasiswa adalah insiden tragis yang menimpa seorang siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Maluku. Siswa tersebut dikabarkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum anggota Brimob. Mahasiswa mendesak agar pelaku diberikan hukuman pidana seberat-beratnya tanpa ada upaya perlindungan dari institusi.
Tidak berhenti pada pelaku lapangan, massa aksi juga menuntut pertanggungjawaban dari pucuk pimpinan kepolisian. Mereka secara tegas mendesak pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto dari jabatannya. Mahasiswa menilai kepemimpinan saat ini gagal membendung tindakan represif aparat terhadap warga sipil.
Lima Poin Tuntutan: Dari Reformasi hingga Tahanan Politik
Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan lima poin tuntutan yang dianggap sebagai jalan menuju perbaikan penegakan hukum di Indonesia. Selain hukuman berat bagi pelaku pembunuhan siswa MTs dan pencopotan pejabat tinggi, massa menyoroti masalah kebebasan berpendapat.
Mahasiswa menuntut pembebasan segera bagi seluruh tahanan politik yang selama ini dikriminalisasi karena menyuarakan kritik. Selain itu, mereka menolak penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil yang dinilai mencederai semangat demokrasi. Tuntutan terakhir berfokus pada hasil konkret reformasi Polri secara menyeluruh, baik dari sisi struktural, kultural, maupun instrumental.
Kekecewaan Massa dan Janji Eskalasi Aksi
Suasana di depan gedung Mabes Polri sempat memanas saat mahasiswa menyadari bahwa aspirasi mereka tidak mendapatkan sambutan langsung dari pimpinan tertinggi Polri. Perwakilan mahasiswa mengungkapkan kekecewaannya karena merasa suara rakyat kembali diabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Kegagalan pertemuan ini memicu janji dari massa aksi untuk kembali turun ke jalan dengan kekuatan yang lebih masif. Mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan bertransformasi menjadi kekuatan yang lebih besar dan mengonsolidasikan lebih banyak elemen untuk menekan pemerintah agar segera melakukan pembenahan di tubuh Polri.
Urgensi Reformasi Polri di Mata Mahasiswa
Isu represivitas aparat memang menjadi catatan merah yang terus disuarakan oleh kalangan akademisi dan aktivis sepanjang beberapa tahun terakhir. Mahasiswa memandang bahwa reformasi Polri tidak boleh hanya sekadar slogan, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar hukum.
Keberadaan Komisi Percepatan Reformasi Polri pun ditagih kinerjanya agar mampu membawa perubahan fundamental. Bagi para pengunjuk rasa, institusi kepolisian harus kembali ke khitahnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan justru menjadi sumber ketakutan bagi warga sipil, terutama bagi mereka yang masih di usia sekolah.
Menunggu Respon Pemerintah dan Markas Besar Polri
Hingga aksi berakhir, pihak Mabes Polri belum memberikan pernyataan resmi terkait poin-poin tuntutan yang diajukan oleh gabungan mahasiswa UI, UPNVJ, dan PNJ tersebut. Keheningan dari pihak berwenang ini justru dikhawatirkan akan memicu gelombang protes yang lebih luas di berbagai daerah lain di Indonesia.
Masyarakat kini menanti langkah nyata dari pemerintah untuk merespon kegelisahan para intelektual muda ini. Tanpa adanya dialog yang konstruktif dan transparansi dalam penanganan kasus kekerasan oleh aparat, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di tanah air terancam semakin tergerus.