LOKERSEMARANG.CO.ID-Kasus Pemukulan Bocah oleh Anak Polisi di Depok Menuai Polemik, Dunia hukum di wilayah hukum Depok kembali menjadi pusat perhatian publik menyusul mencuatnya kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anak seorang anggota kepolisian sebagai terduga pelaku. Insiden yang menimpa seorang bocah ini memicu perdebatan hangat, terutama setelah munculnya narasi yang menyebutkan bahwa tindakan kekerasan tersebut hanya dikategorikan sebagai “kenakalan remaja” biasa.
Peristiwa yang dilaporkan terjadi di salah satu kawasan perumahan di Depok ini mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa dengan aparat penegak hukum. Bagi keluarga korban, istilah “kenakalan remaja” dianggap mengecilkan penderitaan fisik dan psikologis yang dialami anak mereka, sekaligus menimbulkan kekhawatiran akan adanya upaya penyelesaian di luar jalur hukum yang tidak adil.
Transparansi dan profesionalitas Polri dalam menangani kasus yang melibatkan anggotanya (atau keluarga anggota) kini sedang diuji. Masyarakat menanti apakah hukum akan tajam kepada siapa pun, atau justru tumpul karena adanya faktor kedekatan internal institusi.
Kronologi dan Duduk Perkara Insiden di Depok
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, peristiwa ini bermula dari perselisihan antaranak yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, situasi memanas ketika terduga pelaku, yang merupakan anak dari seorang anggota polisi aktif, melakukan tindakan fisik yang melampaui batas kewajaran. Korban dilaporkan mengalami beberapa luka memar dan trauma akibat pemukulan tersebut.
Pihak keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Depok dengan harapan mendapatkan perlindungan hukum. Namun, dalam perjalanannya, muncul kesan bahwa kasus ini didorong untuk diselesaikan melalui jalur mediasi atau diversi dengan alasan pelakunya masih di bawah umur. Penggunaan terminologi “kenakalan remaja” oleh pihak tertentu di tengah proses hukum inilah yang memicu reaksi negatif dari publik.
Bagi para pengamat hukum, meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memang mengedepankan keadilan restoratif, hal tersebut tidak seharusnya mengesampingkan efek jera dan pengakuan atas kerugian korban, terutama jika ada dugaan penggunaan posisi orang tua sebagai tameng pelindung.
Respon Pihak Korban dan Tuntutan Keadilan
Keluarga korban merasa bahwa penggunaan label “kenakalan remaja” adalah bentuk penyederhanaan masalah yang berbahaya. Mereka menegaskan bahwa pemukulan yang dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan cedera fisik seharusnya diproses sebagai tindak pidana penganiayaan, terlepas dari siapa latar belakang orang tua pelaku.
Tuntutan utama keluarga korban bukan sekadar kompensasi material, melainkan pengakuan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat ditoleransi di lingkungan sosial manapun. Mereka khawatir jika kasus ini berakhir menguap begitu saja, akan tercipta preseden buruk di mana privilese keluarga aparat dapat melegalkan tindakan semena-mena di masyarakat.
Dukungan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak pun mulai mengalir. Mereka mendesak agar Polres Metro Depok tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan internal maupun hubungan antarkolega dalam menangani laporan tersebut.
Perspektif Hukum: Kenakalan Remaja vs Tindak Pidana
Secara yuridis, ada batasan yang jelas antara kenakalan remaja (juvenile delinquency) yang bersifat pelanggaran norma sosial dengan tindakan yang sudah masuk dalam kategori kriminalitas. Jika seorang remaja melakukan pemukulan yang direncanakan atau dilakukan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka, maka secara hukum unsur pidana dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak atau Pasal 351 KUHP bisa terpenuhi.
Penentuan apakah sebuah kasus masuk dalam kategori “kenakalan” atau “kriminalitas” harus didasarkan pada fakta-fakta di lapangan, bukan pada status sosial pelaku. Dalam kasus di Depok ini, penggunaan saksi-saksi kunci dan hasil visum akan menjadi bukti krusial yang menentukan arah penyidikan.
Institusi Polri sendiri sebenarnya telah memiliki mekanisme pengawasan internal yang ketat melalui Divisi Propam jika ditemukan adanya oknum yang mencoba mengintervensi kasus pribadi demi kepentingan anggota keluarga. Hal ini diharapkan bisa menjadi kontrol agar proses hukum di Depok berjalan pada rel yang semestinya.
Kesimpulan: Menanti Profesionalitas di Tengah Sorotan
Kasus anak polisi di Depok yang memukul bocah ini adalah ujian bagi integritas penegakan hukum di wilayah Megapolitan. Istilah “kenakalan remaja” tidak boleh menjadi “kartu bebas” bagi siapa pun untuk melakukan kekerasan tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Publik menuntut agar rasa keadilan bagi korban tetap menjadi prioritas utama.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dipertaruhkan dalam penanganan kasus-kasus sensitif seperti ini. Hanya dengan transparansi dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, keadilan yang hakiki dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Artikel ditulis oleh: Mokhamad Abdul Hadi