LOKERSEMARANG.CO.ID – Langkah Pemerintah Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BOP) baru-baru ini memicu gelombang diskusi hangat di kancah nasional maupun internasional.
Organisasi yang digagas oleh Donald Trump di awal tahun 2026 ini mengklaim misi mulia untuk merekonstruksi Gaza dan menciptakan perdamaian abadi di Timur Tengah. Namun, di balik narasi tersebut, banyak pihak mempertanyakan substansi dan efektivitas tugas Indonesia di Board of Peace yang sebenarnya.
Keikutsertaan Indonesia semakin disorot karena tidak hanya sekadar menjadi anggota, tetapi juga menerima tanggung jawab besar sebagai wakil komandan International Stabilization Force (ISF). Pasukan ini direncanakan akan terjun langsung ke wilayah Gaza untuk menjalankan mandat stabilisasi.
Pertanyaan besarnya, apakah langkah ini murni untuk membela hak-hak warga Palestina atau justru menjadi bagian dari skenario geopolitik yang lebih kompleks?
Mengenal Board of Peace dan Perbedaan dengan Pasukan PBB
Board of Peace muncul sebagai tandingan atas apa yang dianggap Donald Trump sebagai kelambanan birokrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun PBB telah mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata dan pembentukan pasukan stabilisasi, Trump menilai organisasi tersebut terlalu lambat. Ia kemudian membentuk BOP dengan struktur unik, di mana ia sendiri menjabat sebagai ketua seumur hidup (Chairman for Life).
Secara operasional, pasukan ISF versi BOP memiliki perbedaan mendasar dengan pasukan perdamaian PBB atau “Helm Biru”. Pasukan PBB biasanya diterjunkan saat kedua belah pihak yang bertikai sudah sepakat untuk damai, dengan tugas menjaga keamanan dan mengawal pemilu. Sebaliknya, ISF versi BOP akan dikirim ke wilayah yang masih berkonflik, dengan keanggotaan yang didominasi oleh negara-negara muslim, termasuk Indonesia, namun tanpa melibatkan perwakilan resmi Palestina dalam pengambilan keputusan utamanya.
Rincian Tugas Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF
Sebagai wakil komandan, tugas Indonesia di Board of Peace melalui unit ISF mencakup beberapa poin krusial yang cukup kontroversial. Pertama adalah pelucutan senjata yang ditargetkan hanya pada pihak Palestina, sementara pihak Israel tetap diperbolehkan memegang senjata. Hal ini dinilai tidak adil oleh banyak pengamat karena dilakukan di tengah situasi yang belum sepenuhnya damai.
Kedua, pasukan ISF bertugas menjaga ketertiban dan mengatur warga sipil di Gaza. Ketiga, dan yang paling banyak dibicarakan, adalah mengawal proses rekonstruksi pembangunan ulang Gaza. Menariknya, proyek pembangunan “New Gaza” ini direncanakan akan dikelola oleh kontraktor-kontraktor yang ditunjuk oleh BOP, termasuk keterlibatan pebisnis Amerika yang dekat dengan lingkaran kekuasaan Trump.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hasil akhir rekonstruksi tersebut justru akan menguntungkan pihak-pihak tertentu di luar warga asli Palestina.
Kritik dan Kekhawatiran Terhadap Politik Bebas Aktif
Keterlibatan Indonesia dalam BOP memicu kritik tajam dari para ahli hubungan internasional. Ada kekhawatiran bahwa Indonesia sedang menukar prinsip politik luar negeri “bebas aktif” demi kepentingan ekonomi dan investasi dari Amerika Serikat. Beberapa pengamat bahkan mengibaratkan keterlibatan ini seperti pedagang yang harus mengikuti aturan “preman” agar bisa berjualan dengan tenang.
Selain itu, adanya dana kontribusi keanggotaan yang mencapai angka triliunan rupiah juga menjadi perbincangan, meskipun pemerintah menyatakan bahwa kontribusi tersebut tidak bersifat wajib. Masalah legitimasi juga mengemuka; dengan bergabung sebagai wakil komandan, Indonesia dianggap secara tidak langsung mengakui tatanan baru di Gaza yang dirancang tanpa melibatkan aspirasi rakyat Palestina secara penuh.
Perkembangan Terbaru: Kantor Penghubung Palestina
Di tengah berbagai kritik, terdapat kabar terbaru mengenai pembentukan kantor penghubung (liaison office) oleh pihak Palestina untuk memfasilitasi komunikasi dengan BOP. Langkah ini diambil oleh petinggi Palestina dari kelompok Fatah di Tepi Barat untuk menjaga koordinasi agar penyaluran bantuan dan kebijakan lainnya bisa sampai ke rakyat.
Meskipun kantor penghubung ini menjadi saluran komunikasi, posisinya tetap di luar keanggotaan inti BOP. Tugas utama kantor ini adalah sosialisasi kebijakan dari BOP ke rakyat Palestina, namun mereka belum memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini menjadi catatan penting bagi Indonesia dalam menjalankan perannya agar tetap bisa menyuarakan kepentingan rakyat Palestina yang sesungguhnya.
Harapan dan Realita Misi Perdamaian
Pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa bergabungnya RI ke dalam BOP adalah bentuk tanggung jawab moral untuk berperan lebih aktif dalam isu Palestina. Pemerintah berpendapat bahwa dengan berada di dalam sistem, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memberikan pengaruh positif dan membela hak-hak warga Gaza secara langsung dari dalam struktur ISF.
Bagaimanapun, tugas Indonesia di Board of Peace akan menjadi ujian berat bagi diplomasi Indonesia di masa depan. Dunia kini memperhatikan apakah keberadaan TNI sebagai wakil komandan ISF akan benar-benar membawa kedamaian bagi warga Gaza, ataukah Indonesia akan terjebak dalam kepentingan politik global yang justru menjauhkan solusi dua negara yang selama ini diperjuangkan.